Logo Pengadilan Negeri Palopo
shade

Layanan Publik

Tata Tertib di Pengadilan

TATA TERTIB PERSIDANGAN

  1. UMUM :
  • Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
  • Semua orang yang hadir di ruang siding harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi Pengadilan. Jika ada pihak-pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi Pengadilan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidangdanbahkan dituntut secara pidana.
  • Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
  • Tanpa Surat Perintah ,Petugas Keamanan Pengadilan karena tugas/jabatannya dapat melakukan Penggeledahan Badan untuk menjamin bahwa kehadirans eseorang di ruang siding tidak membawa senjata, bahan atau ala tmaupun benda yang dapa tmembahayakan keamanan siding dan apabila ada yang membawanya maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.Bila ternyata penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan.
  • Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung Pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari KetuaPengadilan.
  • Pengunjung yang dating keruang siding untuk melihat jalannya siding tetap ibukan merupakan saksi atau terlibat dalam siding perkara tersebut, wajib untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut :
  • Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.
  • Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
  • Dilarang keluar masuk ruang siding untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
  • Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta izin kepadaMajelis Hakim.
    • Siapapun dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk keruang siding dan mengganggu jalannya persidangan.
  • Para pihak yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara (Penggugat/Pelawan, Tergugat/Terlawan, Pemohon/Termohon, Turut Tergugat/Terlawan atau kuasa hukumnya, saksi-saksi, ahli) diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti dan/atauJaksa/Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut.
  1. DI DALAM RUANG SIDANG :
  • Ketua Majelis Hakim memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
  • Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Majelis Hakim untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
  • Siapapun di siding Pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaatitatatertibpersidangan, dan setelah Ketua Majelis Hakim member peringatan, masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah Ketua Majelis Hakim, yang bersangkutan
  • Dikeluarkan dari ruang siding dan apabila pelanggaran tatatertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan Penuntutan terhadap pelakunya.
  • Dalam hal pelanggaran tata tertib bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.
  • Pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.
  • Selama sidang berlangsung setiap orang yang ke luar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.
  • Selama siding berlangsung, pengunjung siding harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
  • Sebelum dimulainya siding Pengadilan, Panitera, Jaksa/PenuntutUmum, Penasehat Hukum dan pengunjung yang hadir haruslah sudah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
  • Saksi-saksi dipanggil satu demi satu untuk memasuki ruang sidang, yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, sesudah mendengarkan masukan dari pihak Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa. Sesudah seorang saksi memberikan kesaksian, yang bersangkutan diwajibkan untuk duduk di area pengunjung dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang lain. Seorang saksi dapat meninggalkan ruang siding sesudah mendapatkan izin dari Ketua Majelis Hakim, kecuali bila Jaksa/Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menginginkan saksi tersebut untuk tetap berada di ruang sidang.
  • Setiap orang yang berada di dalam ruang sidang :
    • Wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
    • Dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.
    • Wajib memakai pakaian yang sopan, duduk dengan tertib, tidak memaka itopi, kacamata hitam.
    • Dilarang makan, minum, merokok, membaca koran di dalam ruang siding atau melakukant indakan yang dapat mengganggu jalannya sidang.
    • Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan.
    • Dilarang membuang sampah di dalam ruang sidang.
    • Wajib menonaktifkan telepon genggam (HP).
    • Dilarang berbicara dengan suara yang keras ketika Hakim atau Penuntut Umum atau Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan.
    • Untuk melakukan pengambilan foto, rekaman baik kamera, tape recorder, video recorder maupun rekaman TV wajib untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
    • Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama siding berlangsung.
    • Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
    • Dilarangm emberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadise lama persidangan tanpa izin Majelis Hakim.

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya:

Jam Kerja

KETENTUAN JAM KERJA

(SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 jo. No. 069/KMA/SK/V/2009 dan Perma No. 7 Tahun 2016)

Senin s/d Kamis

:

Jam 08.00 s/d 16.30 waktu setempat

Jumat

:

Jam 08.00 s/d 17.00 waktu setempat

Jam istirahat :

Senin s/d Kamis

:

Jam 12.00 s/d 13.00 waktu setempat

Jumat

:

Jam 11.30 s/d 13.00 waktu setempat

-     Jam kerja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan persidangan dan pekerjaan yang harus dilakukan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja antara lain : pemeriksaan setempat, sidang keliling, eksekusi putusan Hakim, penyampaian relaas panggilan atau tugas/kebijakan lain.

-     Pelaksanaan Daftar Hadir dan Daftar Pulang dilaksanakan melalui mesin (finger scan, mesin kartu) dan atau manual.

-     Tanda Tangan daftar hadir dan daftar pulang kerja dilaksanakan setiap hari.

KETENTUAN JAM KERJA

(SKKetuaMahkamahAgungRINo. 071/KMA/SK/V/2008 jo. No. 069/KMA/SK/V/2009 dan Perma No. 7 Tahun 2016)

Senin s/d Kamis

:

Jam 08.00 s/d 16.30 waktu setempat

Jumat

:

Jam 08.00 s/d 17.00 waktu setempat

Jam istirahat :

Senin s/d Kamis

:

Jam 12.00 s/d 13.00 waktu setempat

Jumat

:

Jam 11.30 s/d 13.00 waktu setempat

-     Jam kerja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan persidangan dan pekerjaan yang harus dilakukan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja antara lain : pemeriksaan setempat, sidang keliling, eksekusi putusan Hakim, penyampaian relaas panggilan atau tugas/kebijakan lain.

-     Pelaksanaan Daftar Hadir dan Daftar Pulang dilaksanakan melalui mesin (finger scan, mesin kartu) dan atau manual.

-     Tanda Tangan daftar hadir dan daftar pulang kerja dilaksanakan setiap hari.