Logo Pengadilan Negeri Palopo
shade

Berita

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

- Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan:

  1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.
  2. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
  3. petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

- Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:

  1. Identitas Pelapor;
  2. Identitas Terlapor jelas;
  3. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
  4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
  5. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

- Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:

  1. identitas Pelapor;
  2. identitas Terlapor jelas;
  3. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
  4. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
  5. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

HAK PELAPOR DAN TERLAPOR

Dalam penanganan Pengaduan Pelapor memiliki hak untuk:

  1. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
  2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
  4. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
  5. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
  6. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk:

  1. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
  2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
  4. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
  5. mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

PENERAPAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUK (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI MAROS

 

      Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kemudian ditindalanjuti dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Kelas I B Nomor : W22.U4/453/Kp.07.01/1/2018, tanggal 21 Maret 2018, maka sejak tanggal 21 Maret 2018, di PN Maros telah diberlakukan penerapan PTSP. Dengan penerapan PTSP tersebut maka pelayanan di PN Maros menjadi terintegrasi dalam satu kesatuan proses untuk semua urusan administrasi baik kepaniteraan maupun kesekretariatan melalui Satu Pintu;

      Pemberlakuan PTSP di PN Maros bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, efektif, efisien dan terjangkau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel serta untuk mencegah munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme;

Dengan diterapkannya PTSP maka tidak dimungkinkan lagi adanya interaksi langsung antara pejabat/pegawai pengadilan PN Maros dengan masyarakat pencari keadilan, tetapi pelayanan hanya dapat dilakukan melalui meja PTSP, sehingga potensi munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalisir.

     WKPN Maros dalam beberapa kali sosialisasi mengenai penerapan PTSP tersebut secara tegas menyampaikan bahwa untuk suksesnya penerapan sistem PTSP ini, diharapkan petugas pengadilan harus siap dan benar-benar memahami dan melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan tersebut, demikian pula bagi masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan layanan pengadilan diharapkan adanya sinergitas dengan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan dalam setiap jenis layanan yang akan dilayani melalui meja PTSP.

LAMPIRAN :

1.  SK DIRJEN BADLILUM 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI

2. SK WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MAROS W22.U4/453/Kp.07.01/1/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA,PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN, DAN PETUGAS PELAYANAN PERADILAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MAROS KELAS I B