HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Pembinaan,Pengawasan, Surveilan Oleh KPT Makassar

on Kamis, 22 Oktober 2020. Posted in Kegiatan Terkini

Pembinaan,Pengawasan, Surveilan Oleh KPT Makassar

Maros, 09 Juni 2020: Pengadilan Tinggi Makassar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri wilayah hukumnya melalui telekonferens, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Juni 2020. Pembinaan dan pengawasan melalui telekonferens ini dilatarbelakangi pada arahan dalam pidato Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 tanggal 12 Mei 2020 dan pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui telekonferens tanggal 20 Mei 2020, bahwa akan mengintensifkan fungsi Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama dibawahnya. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam situasi masa pandemi COVID-19 ini untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasannya diefektifkan melalui telekonferens.

 

Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros, Panitera, Sekretaris, para Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita di ruang sudang Cakra PN Maros. Kegiatan pada hari pertama ini di ikuti oleh 9 Pengadilan Negeri yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar, yaitu, PN. Makassar, PN. Sungguminasa, PN Takalar, PN. Bantaeng, PN. Jeneponto, PN. Maros, PN. Pangkep, PN. Barru, dan PN. Parepare.

 

Pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Makassar terhadap Pengadilan Negeri ini, dilaksanakaan dengan dihadiri oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Makassar berserta Para Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Sekretaris Tim masing-masing. Dalam pembinaannya, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas aparatur peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar senantiasa menjaga kedisiplinan (PERMA No. 7, 8 dan 9 Tahun 2016, PP No. 53 Tahun 2010 dan SK KMA No. 071 Tahun 2008 jo. SK KMA No 069 Tahun 2009 serta Maklumat KMA No. 1 Tahun 2017) dengan moral akhlak dan moral kinerja sehingga dapat dikatakan sebagai pemimpin dan aparatur berkinerja yang baik. Selanjutnya dikatakan bahwa terkait pelaksanaan tugas persidangan dan penyelesaian perkara di masa kondisi pandemi COVID-19, selain tetap berpedoman pada ketentuan PERMA dan SEMA yang telah ditetapkan dapat dilakukan persidangan secara telekonferens dengan berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja Sama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020; Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020; Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 namun dengan cermat untuk melihat sikap batin dari terdakwa yang disidangkan, dan agar terkoordinasi dengan baik maka setiap Hakim wajib untuk membuat court calender. Ditambahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dalam pembinaannya, dalam posisi juga selaku koordinator pengawasan, Quality Management Representative Akreditasi Penjaminan Mutu dan Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menyampaikan untuk memperhatikan kedisiplinan pengisian aplikasi Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) nya dengan memonitor melalui aplikasi Management Information System (MIS) SIPP, penyampaian laporan hasil pengawasan bidangnya secara berkala dan berjenjang, tetap mempertahankan sistem dan pola kerja diterapkan dalam Akreditasi Penjaminan Mutu, dan tetap menjaga zona integritas baik secara personal aparaturnya maupun lingkungan kerjanya. Juga untuk diperhatikan penyerapan anggarannya agar dikelola tepat guna dan tepat sasaran.